• Sen – Jum : 8:00 – 17:00
  • +62 812 1966 1518
  • prashetyaquality@yahoo.co.id
  • Blog grid view

    APA ITU KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)? AHLI K3

    Ahli K3 ? Siapa sih yang mau celaka? Tentunya tidak ada seorang pun yang mau celaka. Tetapi resiko kecelakaan bisa terjadi kapan saja dan dimana saja termasuk di linkungan tempat kerja. Nah, Keselamatan dan Kesehatan Kerja yg sering disingkat K3 adalah salah satu peraturan pemerintah yang menjamin keselamatan dan kesehatan kita dalam bekerja. Jadi, tidak ada salahnya kita mempelajari lebih jauh mengenai K3. ( Ahli K3 )

    Apa itu Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)?Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah suatu kondisi dalam pekerjaan dan hidup yang sehat serta aman baik itu bagi pekerjaannya, perusahaan maupun bagi masyarakat dan lingkungan sekitar pabrik atau tempat kerja tersebut. Keselamatan dan kesehatan kerja juga merupakan suatu usaha untuk mencegah setiap perbuatan atau kondisi tidak selamat, yang dapat mengakibatkan kecelakaan. Apa di Indonesia, ada Undang-Undang yang mengatur mengenai K3?Jawabannya ada ( Ahli K3 ).  Undang-Undang yang mengatur K3 adalah sebagai berikut :

    • Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

    Undang-Undang ini mengatur dengan jelas tentang kewajiban pimpinan tempat kerja dan pekerja dalam melaksanakan keselamatan kerja.

    • Undang-undang nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan.

    ( Ahli K3 )Undang- Undang ini menyatakan bahwa secara khusus perusahaan berkewajiban memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik pekerja yang baru maupun yang akan dipindahkan ke tempat kerja baru, sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikan kepada pekerja, serta pemeriksaan kesehatan secara berkala. Sebaliknya para pekerja juga berkewajiban memakai alat pelindung diri (APD) dengan tepat dan benar serta mematuhi semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan.  Undang-undang nomor 23 tahun 1992, pasal 23 Tentang Kesehatan Kerja juga menekankan pentingnya kesehatan kerja agar setiap pekerja dapat bekerja secara sehat tanpa membahayakan diri sendiri dan masyarakat sekelilingnya hingga diperoleh produktifitas kerja yang optimal. Karena itu, kesehatan kerja meliputi pelayanan kesehatan kerja, pencegahan penyakit akibat kerja dan syarat kesehatan kerja. ( Ahli K3 )

    • Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

    Undang-Undang ini mengatur mengenai segala hal yang berhubungan dengan ketenagakerjaan mulai dari upah kerja, jam kerja, hak maternal, cuti sampi dengan keselamatan dan kesehatan kerja.

    ( Ahli K3 ) Sebagai penjabaran dan kelengkapan Undang-undang tersebut, Pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) dan Keputusan Presiden terkait penyelenggaraan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), diantaranya adalah :

    • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja Pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
    • Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida
    • Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan
    • Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 tentang Penyakit Yang Timbul Akibat Hubungan Kerja

    Keselamatan dan Kesehataan Kerja itu diperuntukkan untuk siapa?

    ( Ahli K3 ) Berdasarkan Undang-undang Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja itu diperuntukkan bagi seluruh pekerja yang bekerja di segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Jadi pada dasarnya, setiap pekerja di Indonesia berhak atas jaminan keselamatan dan kesehatan kerja.

    Apa yang menjadi kewajiban dan hak dari tenaga kerja berkaitan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja?

    ( Ahli K3 ) Menurut pasal 12 UU No.1 tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, kewajiban dan hak tenaga kerja adalah sebagai berikut :

    • Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja
    • Memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan
    • Memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan yang diwajibkan
    • Meminta pada Pengurus agas dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan yang diwajibkan
    • Menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan di mana syarat keselamatan dan kesehatan kerja serta alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan diragukan olehnya kecuali dalam hal-hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas-batas yang masih dapat dipertanggung-jawabkan.

    Apa saja tugas pengurus/pengawas dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja?

    Ahli K3 Yang perlu diketahui pertama adalah Pengurus/Pengawas merupakan orang yang mempunyai tugas memimpin langsung sesuatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri. Berdasarkan pasal 8, 9, 11 dan 14 Undang – Undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pengurus bertanggung jawab untuk :

    • Memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik dari tenaga kerja yang akan diterimanya maupun akan dipindahkan sesuai dengan sifat – sifat pekerjaan yang diberikan padanya.
    • Memeriksa semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya, secara berkala pada Dokter yang ditunjuk oleh Pengusaha dan dibenarkan oleh Direktur
    • Menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang :
      • Kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya serta apa yang dapat timbul dalam tempat kerjanya
      • Semua pengamanan dan alat – alat perlindungan yang diharuskan dalam semua tempat kerjanya
      • Alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan
      • Cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya
    • Bertanggung jawab dalam pencegahan kecelakaan dan pemberantasan kebakaran serta peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja, pula dalam pemberian pertolongan pertama dalam kecelakaan.
    • Melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja yang dipimpinnya, pada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja.
    • Secara tertulis menempatkan dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua syarat keselamatan kerja yang diwajibkan, sehelai Undang-undang ini dan semua peraturan pelaksanaannya yang berlaku bagi tempat kerja yang bersangkutan, pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca dan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli kesehatan kerja

    Bagaimana Perjanjian Kerja Bersama mengatur mengenai K3?

    ( Ahli K3 ) Dalam Perjanjian Kerja Bersama  akan dikaji hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan upah, keselamatan dan kesejahteraan  karyawan.  Perusahaan dan setiap pekerja harus sadar sepenuhnya bahwa K3 adalah kewajiban dan tanggung jawab bersama.  PKB biasanya akan mengatur mengenai hak dan kewajiban dari para karyawan dalam hal K3 sebagai mana PKB juga akan mengatur mengenai hak dan kewajiban perusahaan. Dalam Perjanjian Kerja Bersama juga tertulis sanksi-sanksi yang diberikan apabila salah satu dari kedua belah pihak melanggar PKB. ( Ahli K3 )

    Apa saja kendala-kendala yang biasa dihadapi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama dalam hal penerapan K3?

     

    • Pemahaman karyawan mengenai isi Perjanjian Kerja Bersama.

    Cara mengatasi perlunya pembinaan atau koordinasi dan sosialisasi antara pengurus Serikat Pekerja dengan para pekerja melalui musyawarah

    • Penanganan keselamatan kerja tidak optimal

    Cara mengatasi adalah apabila terjadi kecelakaan berarti tindakan pecegahan tidak berhasil, maka pihak manajemen perusahaan mempunyai kesempatan untuk mempelajari apa yang salah.

    • Kebijakan perusahaan yang tidak tegas.

    Cara mengatasi adanya tindakan yang tegas apabila terjadi ketidakdisiplinan pegawai dalam bekerja

    Apa saja jenis-jenis kecelakaan yang dapat terjadi di sektor industri?

    Elektronik (manufaktur) ·         Teriris, terpotong
    ·         Terlindas, tertabrak
    ·         Berkontak dengan bahan kimia atau bahan berbahaya lainnya
    ·         Kebocoran gas
    ·         Menurunnya daya pendengaran, daya penglihatan
    Produksi metal (manufaktur) ·         Terjepit, terlindas
    ·         Tertusuk, terpotong, tergores
    ·         Jatuh terpeleset
    ·         Terjadinya kontak antara kulit dengan cairan metal, cairan non-metal
    Petrokimia (minyak dan produksi batu bara, produksi karet, produksi karet, produksi plastik) ·         Terjepit, terlindas
    ·         Teriris, terpotong, tergores
    ·         Jatuh terpeleset
    ·         Tertabrak
    ·         Terkena benturan keras
    ·         Terhirup atau terjadinya kontak antara kulit dengan hidrokarbon dan abu, gas, uap steam, asap dan embun yang beracun
    Konstruksi ·         Kemungkinan jatuh dari ketinggian
    ·         Kejatuhan barang dari atas
    ·         Terinjak
    ·         Terkena barang yang runtuh, roboh
    ·         Berkontak dengan suhu panas, suhu dingin, lingkungan yang beradiasi pengion dan non pengion, bising
    ·         Terjatuh, terguling
    ·         Terjepit, terlindas
    ·         Tertabrak
    ·         Terkena benturan keras

     

    Mengapa diperlukan adanya pendidikan keselamatan dan kesehatan kerja?

    Menurut H. W. Heinrich, penyebab kecelakaan kerja yang sering ditemui adalah perilaku yang tidak aman sebesar 88%, kondisi lingkungan yang tidak aman sebesar 10%, atau kedua hal tersebut di atas terjadi secara bersamaan. Oleh karena itu, pelaksanaan diklat keselamatan dan kesehatan tenaga kerja dapat mencegah perilaku yang tidak aman dan memperbaiki kondisi lingkungan yang tidak aman. ( Ahli K3 )

    Pendidikan keselamatan dan kesehatan kerja juga berguna agar tenaga kerja memiliki pengetahuan dan kemampuan mencegah kecelakaan kerja, mengembangkan konsep dan kebiasaan pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja, memahami ancaman bahaya yang ada di tempat kerja dan menggunakan langkah pencegahan kecelakaan kerja. ( Ahli K3 )

    Apakah K3 ada kaitannya dengan JAMSOSTEK?

    Tentu saja ada, karena K3 itu sendiri adalah komponen yang menjadi bagian dari JAMSOSTEK. Dalam hal ini, K3 yang bisa disediakan perusahaan misalnya alat keselamatan kerja seperti helm, rompi, sepatu, dsb. Sedangkan JAMSOSTEK merupakan program yang ditujukan untuk mendukung pelaksanaan sistem K3 dalam setiap perusahaan, yang tidak bisa langsung disediakan perusahaan. Seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Tabungan Hari Tua, dan Jaminan Kematian (JK).

    Bagaimana jika terjadi pelanggaran terhadap UU Keselamatan dan Kesehatan Kerja misalnya pengusaha tidak menyediakan alat keselamatan kerja atau perusahaan tidak memeriksakan kesehatan dan kemampuan fisik pekerja? ( Ahli K3 )

    Undang-undang ini memuat ancaman pidana kurungan paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 15.000.000. (lima belas juta rupiah) bagi yang tidak menjalankan ketentuan undang-undang tersebut.

    Sumber:

    • Indonesia.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja.
    • Indonesia.Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
    • Indonesia. Undang – Undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan
    • Indonesia. Peraturan Menteri No. 5 tahun 1996 mengenai Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

      Ahli K3 ? Siapa sih yang mau celaka? Tentunya tidak ada seorang pun yang mau celaka. Tetapi resiko kecelakaan bisa terjadi kapan saja dan dimana saja termasuk di linkungan tempat kerja. Nah, Keselamatan dan Kesehatan Kerja yg sering disingkat K3 adalah salah satu peraturan pemerintah yang menjamin keselamatan dan kesehatan kita dalam bekerja. Jadi, tidak ada salahnya kita mempelajari lebih jauh mengenai K3. ( Ahli K3 )

      Apa itu Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)?Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah suatu kondisi dalam pekerjaan dan hidup yang sehat serta aman baik itu bagi pekerjaannya, perusahaan maupun bagi masyarakat dan lingkungan sekitar pabrik atau tempat kerja tersebut. Keselamatan dan kesehatan kerja juga merupakan suatu usaha untuk mencegah setiap perbuatan atau kondisi tidak selamat, yang dapat mengakibatkan kecelakaan. Apa di Indonesia, ada Undang-Undang yang mengatur mengenai K3?Jawabannya ada ( Ahli K3 ).  Undang-Undang yang mengatur K3 adalah sebagai berikut :

      • Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

      Undang-Undang ini mengatur dengan jelas tentang kewajiban pimpinan tempat kerja dan pekerja dalam melaksanakan keselamatan kerja.

      • Undang-undang nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan.

      ( Ahli K3 )Undang- Undang ini menyatakan bahwa secara khusus perusahaan berkewajiban memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik pekerja yang baru maupun yang akan dipindahkan ke tempat kerja baru, sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikan kepada pekerja, serta pemeriksaan kesehatan secara berkala. Sebaliknya para pekerja juga berkewajiban memakai alat pelindung diri (APD) dengan tepat dan benar serta mematuhi semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan.  Undang-undang nomor 23 tahun 1992, pasal 23 Tentang Kesehatan Kerja juga menekankan pentingnya kesehatan kerja agar setiap pekerja dapat bekerja secara sehat tanpa membahayakan diri sendiri dan masyarakat sekelilingnya hingga diperoleh produktifitas kerja yang optimal. Karena itu, kesehatan kerja meliputi pelayanan kesehatan kerja, pencegahan penyakit akibat kerja dan syarat kesehatan kerja. ( Ahli K3 )

      • Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

      Undang-Undang ini mengatur mengenai segala hal yang berhubungan dengan ketenagakerjaan mulai dari upah kerja, jam kerja, hak maternal, cuti sampi dengan keselamatan dan kesehatan kerja.

      ( Ahli K3 ) Sebagai penjabaran dan kelengkapan Undang-undang tersebut, Pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) dan Keputusan Presiden terkait penyelenggaraan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), diantaranya adalah :

      • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja Pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
      • Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida
      • Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan
      • Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 tentang Penyakit Yang Timbul Akibat Hubungan Kerja

      Keselamatan dan Kesehataan Kerja itu diperuntukkan untuk siapa?

      ( Ahli K3 ) Berdasarkan Undang-undang Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja itu diperuntukkan bagi seluruh pekerja yang bekerja di segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Jadi pada dasarnya, setiap pekerja di Indonesia berhak atas jaminan keselamatan dan kesehatan kerja.

      Apa yang menjadi kewajiban dan hak dari tenaga kerja berkaitan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja?

      ( Ahli K3 ) Menurut pasal 12 UU No.1 tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, kewajiban dan hak tenaga kerja adalah sebagai berikut :

      • Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja
      • Memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan
      • Memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan yang diwajibkan
      • Meminta pada Pengurus agas dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan yang diwajibkan
      • Menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan di mana syarat keselamatan dan kesehatan kerja serta alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan diragukan olehnya kecuali dalam hal-hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas-batas yang masih dapat dipertanggung-jawabkan.

      Apa saja tugas pengurus/pengawas dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja?

      Ahli K3 Yang perlu diketahui pertama adalah Pengurus/Pengawas merupakan orang yang mempunyai tugas memimpin langsung sesuatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri. Berdasarkan pasal 8, 9, 11 dan 14 Undang – Undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pengurus bertanggung jawab untuk :

      • Memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik dari tenaga kerja yang akan diterimanya maupun akan dipindahkan sesuai dengan sifat – sifat pekerjaan yang diberikan padanya.
      • Memeriksa semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya, secara berkala pada Dokter yang ditunjuk oleh Pengusaha dan dibenarkan oleh Direktur
      • Menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang :
        • Kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya serta apa yang dapat timbul dalam tempat kerjanya
        • Semua pengamanan dan alat – alat perlindungan yang diharuskan dalam semua tempat kerjanya
        • Alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan
        • Cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya
      • Bertanggung jawab dalam pencegahan kecelakaan dan pemberantasan kebakaran serta peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja, pula dalam pemberian pertolongan pertama dalam kecelakaan.
      • Melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja yang dipimpinnya, pada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja.
      • Secara tertulis menempatkan dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua syarat keselamatan kerja yang diwajibkan, sehelai Undang-undang ini dan semua peraturan pelaksanaannya yang berlaku bagi tempat kerja yang bersangkutan, pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca dan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli kesehatan kerja

      Bagaimana Perjanjian Kerja Bersama mengatur mengenai K3?

      ( Ahli K3 ) Dalam Perjanjian Kerja Bersama  akan dikaji hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan upah, keselamatan dan kesejahteraan  karyawan.  Perusahaan dan setiap pekerja harus sadar sepenuhnya bahwa K3 adalah kewajiban dan tanggung jawab bersama.  PKB biasanya akan mengatur mengenai hak dan kewajiban dari para karyawan dalam hal K3 sebagai mana PKB juga akan mengatur mengenai hak dan kewajiban perusahaan. Dalam Perjanjian Kerja Bersama juga tertulis sanksi-sanksi yang diberikan apabila salah satu dari kedua belah pihak melanggar PKB. ( Ahli K3 )

      Apa saja kendala-kendala yang biasa dihadapi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama dalam hal penerapan K3?

       

      • Pemahaman karyawan mengenai isi Perjanjian Kerja Bersama.

      Cara mengatasi perlunya pembinaan atau koordinasi dan sosialisasi antara pengurus Serikat Pekerja dengan para pekerja melalui musyawarah

      • Penanganan keselamatan kerja tidak optimal

      Cara mengatasi adalah apabila terjadi kecelakaan berarti tindakan pecegahan tidak berhasil, maka pihak manajemen perusahaan mempunyai kesempatan untuk mempelajari apa yang salah.

      • Kebijakan perusahaan yang tidak tegas.

      Cara mengatasi adanya tindakan yang tegas apabila terjadi ketidakdisiplinan pegawai dalam bekerja

      Apa saja jenis-jenis kecelakaan yang dapat terjadi di sektor industri?

      Elektronik (manufaktur) ·         Teriris, terpotong
      ·         Terlindas, tertabrak
      ·         Berkontak dengan bahan kimia atau bahan berbahaya lainnya
      ·         Kebocoran gas
      ·         Menurunnya daya pendengaran, daya penglihatan
      Produksi metal (manufaktur) ·         Terjepit, terlindas
      ·         Tertusuk, terpotong, tergores
      ·         Jatuh terpeleset
      ·         Terjadinya kontak antara kulit dengan cairan metal, cairan non-metal
      Petrokimia (minyak dan produksi batu bara, produksi karet, produksi karet, produksi plastik) ·         Terjepit, terlindas
      ·         Teriris, terpotong, tergores
      ·         Jatuh terpeleset
      ·         Tertabrak
      ·         Terkena benturan keras
      ·         Terhirup atau terjadinya kontak antara kulit dengan hidrokarbon dan abu, gas, uap steam, asap dan embun yang beracun
      Konstruksi ·         Kemungkinan jatuh dari ketinggian
      ·         Kejatuhan barang dari atas
      ·         Terinjak
      ·         Terkena barang yang runtuh, roboh
      ·         Berkontak dengan suhu panas, suhu dingin, lingkungan yang beradiasi pengion dan non pengion, bising
      ·         Terjatuh, terguling
      ·         Terjepit, terlindas
      ·         Tertabrak
      ·         Terkena benturan keras

       

      Mengapa diperlukan adanya pendidikan keselamatan dan kesehatan kerja?

      Menurut H. W. Heinrich, penyebab kecelakaan kerja yang sering ditemui adalah perilaku yang tidak aman sebesar 88%, kondisi lingkungan yang tidak aman sebesar 10%, atau kedua hal tersebut di atas terjadi secara bersamaan. Oleh karena itu, pelaksanaan diklat keselamatan dan kesehatan tenaga kerja dapat mencegah perilaku yang tidak aman dan memperbaiki kondisi lingkungan yang tidak aman. ( Ahli K3 )

      Pendidikan keselamatan dan kesehatan kerja juga berguna agar tenaga kerja memiliki pengetahuan dan kemampuan mencegah kecelakaan kerja, mengembangkan konsep dan kebiasaan pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja, memahami ancaman bahaya yang ada di tempat kerja dan menggunakan langkah pencegahan kecelakaan kerja. ( Ahli K3 )

      Apakah K3 ada kaitannya dengan JAMSOSTEK?

      Tentu saja ada, karena K3 itu sendiri adalah komponen yang menjadi bagian dari JAMSOSTEK. Dalam hal ini, K3 yang bisa disediakan perusahaan misalnya alat keselamatan kerja seperti helm, rompi, sepatu, dsb. Sedangkan JAMSOSTEK merupakan program yang ditujukan untuk mendukung pelaksanaan sistem K3 dalam setiap perusahaan, yang tidak bisa langsung disediakan perusahaan. Seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Tabungan Hari Tua, dan Jaminan Kematian (JK).

      Bagaimana jika terjadi pelanggaran terhadap UU Keselamatan dan Kesehatan Kerja misalnya pengusaha tidak menyediakan alat keselamatan kerja atau perusahaan tidak memeriksakan kesehatan dan kemampuan fisik pekerja? ( Ahli K3 )

      Undang-undang ini memuat ancaman pidana kurungan paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 15.000.000. (lima belas juta rupiah) bagi yang tidak menjalankan ketentuan undang-undang tersebut.

      Sumber:

      • Indonesia.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja.
      • Indonesia.Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
      • Indonesia. Undang – Undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan
      • Indonesia. Peraturan Menteri No. 5 tahun 1996 mengenai Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

        Ahli K3 ? Siapa sih yang mau celaka? Tentunya tidak ada seorang pun yang mau celaka. Tetapi resiko kecelakaan bisa terjadi kapan saja dan dimana saja termasuk di linkungan tempat kerja. Nah, Keselamatan dan Kesehatan Kerja yg sering disingkat K3 adalah salah satu peraturan pemerintah yang menjamin keselamatan dan kesehatan kita dalam bekerja. Jadi, tidak ada salahnya kita mempelajari lebih jauh mengenai K3. ( Ahli K3 )

        Apa itu Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)?Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah suatu kondisi dalam pekerjaan dan hidup yang sehat serta aman baik itu bagi pekerjaannya, perusahaan maupun bagi masyarakat dan lingkungan sekitar pabrik atau tempat kerja tersebut. Keselamatan dan kesehatan kerja juga merupakan suatu usaha untuk mencegah setiap perbuatan atau kondisi tidak selamat, yang dapat mengakibatkan kecelakaan. Apa di Indonesia, ada Undang-Undang yang mengatur mengenai K3?Jawabannya ada ( Ahli K3 ).  Undang-Undang yang mengatur K3 adalah sebagai berikut :

        • Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

        Undang-Undang ini mengatur dengan jelas tentang kewajiban pimpinan tempat kerja dan pekerja dalam melaksanakan keselamatan kerja.

        • Undang-undang nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan.

        ( Ahli K3 )Undang- Undang ini menyatakan bahwa secara khusus perusahaan berkewajiban memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik pekerja yang baru maupun yang akan dipindahkan ke tempat kerja baru, sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikan kepada pekerja, serta pemeriksaan kesehatan secara berkala. Sebaliknya para pekerja juga berkewajiban memakai alat pelindung diri (APD) dengan tepat dan benar serta mematuhi semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan.  Undang-undang nomor 23 tahun 1992, pasal 23 Tentang Kesehatan Kerja juga menekankan pentingnya kesehatan kerja agar setiap pekerja dapat bekerja secara sehat tanpa membahayakan diri sendiri dan masyarakat sekelilingnya hingga diperoleh produktifitas kerja yang optimal. Karena itu, kesehatan kerja meliputi pelayanan kesehatan kerja, pencegahan penyakit akibat kerja dan syarat kesehatan kerja. ( Ahli K3 )

        • Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

        Undang-Undang ini mengatur mengenai segala hal yang berhubungan dengan ketenagakerjaan mulai dari upah kerja, jam kerja, hak maternal, cuti sampi dengan keselamatan dan kesehatan kerja.

        ( Ahli K3 ) Sebagai penjabaran dan kelengkapan Undang-undang tersebut, Pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) dan Keputusan Presiden terkait penyelenggaraan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), diantaranya adalah :

        • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja Pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
        • Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida
        • Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan
        • Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 tentang Penyakit Yang Timbul Akibat Hubungan Kerja

        Keselamatan dan Kesehataan Kerja itu diperuntukkan untuk siapa?

        ( Ahli K3 ) Berdasarkan Undang-undang Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja itu diperuntukkan bagi seluruh pekerja yang bekerja di segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Jadi pada dasarnya, setiap pekerja di Indonesia berhak atas jaminan keselamatan dan kesehatan kerja.

        Apa yang menjadi kewajiban dan hak dari tenaga kerja berkaitan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja?

        ( Ahli K3 ) Menurut pasal 12 UU No.1 tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, kewajiban dan hak tenaga kerja adalah sebagai berikut :

        • Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja
        • Memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan
        • Memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan yang diwajibkan
        • Meminta pada Pengurus agas dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan yang diwajibkan
        • Menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan di mana syarat keselamatan dan kesehatan kerja serta alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan diragukan olehnya kecuali dalam hal-hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas-batas yang masih dapat dipertanggung-jawabkan.

        Apa saja tugas pengurus/pengawas dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja?

        Ahli K3 Yang perlu diketahui pertama adalah Pengurus/Pengawas merupakan orang yang mempunyai tugas memimpin langsung sesuatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri. Berdasarkan pasal 8, 9, 11 dan 14 Undang – Undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pengurus bertanggung jawab untuk :

        • Memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik dari tenaga kerja yang akan diterimanya maupun akan dipindahkan sesuai dengan sifat – sifat pekerjaan yang diberikan padanya.
        • Memeriksa semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya, secara berkala pada Dokter yang ditunjuk oleh Pengusaha dan dibenarkan oleh Direktur
        • Menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang :
          • Kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya serta apa yang dapat timbul dalam tempat kerjanya
          • Semua pengamanan dan alat – alat perlindungan yang diharuskan dalam semua tempat kerjanya
          • Alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan
          • Cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya
        • Bertanggung jawab dalam pencegahan kecelakaan dan pemberantasan kebakaran serta peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja, pula dalam pemberian pertolongan pertama dalam kecelakaan.
        • Melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja yang dipimpinnya, pada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja.
        • Secara tertulis menempatkan dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua syarat keselamatan kerja yang diwajibkan, sehelai Undang-undang ini dan semua peraturan pelaksanaannya yang berlaku bagi tempat kerja yang bersangkutan, pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca dan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli kesehatan kerja

        Bagaimana Perjanjian Kerja Bersama mengatur mengenai K3?

        ( Ahli K3 ) Dalam Perjanjian Kerja Bersama  akan dikaji hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan upah, keselamatan dan kesejahteraan  karyawan.  Perusahaan dan setiap pekerja harus sadar sepenuhnya bahwa K3 adalah kewajiban dan tanggung jawab bersama.  PKB biasanya akan mengatur mengenai hak dan kewajiban dari para karyawan dalam hal K3 sebagai mana PKB juga akan mengatur mengenai hak dan kewajiban perusahaan. Dalam Perjanjian Kerja Bersama juga tertulis sanksi-sanksi yang diberikan apabila salah satu dari kedua belah pihak melanggar PKB. ( Ahli K3 )

        Apa saja kendala-kendala yang biasa dihadapi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama dalam hal penerapan K3?

         

        • Pemahaman karyawan mengenai isi Perjanjian Kerja Bersama.

        Cara mengatasi perlunya pembinaan atau koordinasi dan sosialisasi antara pengurus Serikat Pekerja dengan para pekerja melalui musyawarah

        • Penanganan keselamatan kerja tidak optimal

        Cara mengatasi adalah apabila terjadi kecelakaan berarti tindakan pecegahan tidak berhasil, maka pihak manajemen perusahaan mempunyai kesempatan untuk mempelajari apa yang salah.

        • Kebijakan perusahaan yang tidak tegas.

        Cara mengatasi adanya tindakan yang tegas apabila terjadi ketidakdisiplinan pegawai dalam bekerja

        Apa saja jenis-jenis kecelakaan yang dapat terjadi di sektor industri?

        Elektronik (manufaktur) ·         Teriris, terpotong
        ·         Terlindas, tertabrak
        ·         Berkontak dengan bahan kimia atau bahan berbahaya lainnya
        ·         Kebocoran gas
        ·         Menurunnya daya pendengaran, daya penglihatan
        Produksi metal (manufaktur) ·         Terjepit, terlindas
        ·         Tertusuk, terpotong, tergores
        ·         Jatuh terpeleset
        ·         Terjadinya kontak antara kulit dengan cairan metal, cairan non-metal
        Petrokimia (minyak dan produksi batu bara, produksi karet, produksi karet, produksi plastik) ·         Terjepit, terlindas
        ·         Teriris, terpotong, tergores
        ·         Jatuh terpeleset
        ·         Tertabrak
        ·         Terkena benturan keras
        ·         Terhirup atau terjadinya kontak antara kulit dengan hidrokarbon dan abu, gas, uap steam, asap dan embun yang beracun
        Konstruksi ·         Kemungkinan jatuh dari ketinggian
        ·         Kejatuhan barang dari atas
        ·         Terinjak
        ·         Terkena barang yang runtuh, roboh
        ·         Berkontak dengan suhu panas, suhu dingin, lingkungan yang beradiasi pengion dan non pengion, bising
        ·         Terjatuh, terguling
        ·         Terjepit, terlindas
        ·         Tertabrak
        ·         Terkena benturan keras

         

        Mengapa diperlukan adanya pendidikan keselamatan dan kesehatan kerja?

        Menurut H. W. Heinrich, penyebab kecelakaan kerja yang sering ditemui adalah perilaku yang tidak aman sebesar 88%, kondisi lingkungan yang tidak aman sebesar 10%, atau kedua hal tersebut di atas terjadi secara bersamaan. Oleh karena itu, pelaksanaan diklat keselamatan dan kesehatan tenaga kerja dapat mencegah perilaku yang tidak aman dan memperbaiki kondisi lingkungan yang tidak aman. ( Ahli K3 )

        Pendidikan keselamatan dan kesehatan kerja juga berguna agar tenaga kerja memiliki pengetahuan dan kemampuan mencegah kecelakaan kerja, mengembangkan konsep dan kebiasaan pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja, memahami ancaman bahaya yang ada di tempat kerja dan menggunakan langkah pencegahan kecelakaan kerja. ( Ahli K3 )

        Apakah K3 ada kaitannya dengan JAMSOSTEK?

        Tentu saja ada, karena K3 itu sendiri adalah komponen yang menjadi bagian dari JAMSOSTEK. Dalam hal ini, K3 yang bisa disediakan perusahaan misalnya alat keselamatan kerja seperti helm, rompi, sepatu, dsb. Sedangkan JAMSOSTEK merupakan program yang ditujukan untuk mendukung pelaksanaan sistem K3 dalam setiap perusahaan, yang tidak bisa langsung disediakan perusahaan. Seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Tabungan Hari Tua, dan Jaminan Kematian (JK).

        Bagaimana jika terjadi pelanggaran terhadap UU Keselamatan dan Kesehatan Kerja misalnya pengusaha tidak menyediakan alat keselamatan kerja atau perusahaan tidak memeriksakan kesehatan dan kemampuan fisik pekerja? ( Ahli K3 )

        Undang-undang ini memuat ancaman pidana kurungan paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 15.000.000. (lima belas juta rupiah) bagi yang tidak menjalankan ketentuan undang-undang tersebut.

        Sumber:

        • Indonesia.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja.
        • Indonesia.Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
        • Indonesia. Undang – Undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan
        • Indonesia. Peraturan Menteri No. 5 tahun 1996 mengenai Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerjahttp://hsecenter-id.com/ahli-k3/

    MANFAAT AHLI K3 UMUM

    MANFAAT PELATIHAN AHLI K3 UMUM

    Keselamatan dan kesehatan Kerja telah menjadi isu penting, tidak hanya dalam skala nasional, tetapi juga dalam skala internasional. Setiap perusahaan diwajibkan untuk menerapkan persyaratan K3. K3 tidak lagi hanya milik perusahaan dibidang minyak dan gas, pertambangan, proyek konstruksi dan manufaktur, tetapi sudah merambah kesemua jenis perusahaan. profesi dibidang K3, menjadi suatu profesi yang menjanjikan hingga beberapa puluh tahun kedepan. Namun demikian, pengetahuan dibidang K3, tidaklah wajib hanya bagi karyawan bidang K3, tetapi wajib bagi seluruh karyawan. Sertifikasi dan penunjukkan sebagai ahli K3 Umum, merupakan program pemerintah untuk mengurangi kecelakaan dan penyakit didunia kerja, sehingga dapat meningkatkan kemanan bekerja, profit dan image positif bagi perusahaan.
    Permenaker no. 2 tahun 1992 telah mengatur mengenai tata cara penunjukkan Ahli K3 Umum. Setiap perusahaan yang memiliki karyawan 100 orang atau lebih, atau memiliki resiko pekerjaan yang tinggi, wajib memiliki P2K3 dan juga minimal seorang Ahli K3 Umum. Ahli K3 umum adalah kepanjangan tangan dari pemerintah dalam mengawasi pekerjaan ditempat kerjanya, agar sesuai dengan persyaratan perundang undangan yang telah ditetapkan pemerintah, sehingga dapat mengurangi resiko dan insiden, baik itu kecelakaan maupun penyakit akibat kerja.
    Manfaat nyata dari pelatihan dan sertifikasi Ahli K3 Umum antara lain:
    1. Mengurangi angka kecelakaan dan penyakit akibat kerja dan meningkatkan performa kerja karyawan, karena terjamin keselamatan dan kesehatannya dalam bekerja.
    2. Meningkatkan citra positif perusahaan dimata klien2nya, vendor, pemerintah dan masyarakat dimana perusahaan tersebut berada.
    3. Meningkatkan kompetensi seseorang dalam bidang K3, yang merupakan bidang yang sedang berkembang dengan cepat dan menjadi suatu kebutuhan bagi organisasi yang tidak bisa ditawar tawar lagi.
    4. Memberikan pengetahuan tentang bahaya2 dan resiko dalam pekerjaan serta menjelaskan dan mengatur cara cara untuk mengurangi resiko dan bahaya tersebut.
    5. Memberikan rasa aman kepada mitra kerja perusahaan, sehingga terjadi kepercayaan penuh untuk tidak adanya hambatan dalam pekerjaan, baik itu hambatan karena hilangnya hari kerja karena suatu insiden, maupun kerugian2 lainnya karena insiden yang mungkin terjadi.
    6. Meningkatkan profit dan pendapatan perusahaan, karena bisa mencegah dan mengurangi kerugian jika seandainya terjadi insiden.
    7. Menjadi warga negara dan organisasi yang patuh pada peraturan pemerintah, yang pada gilirannya akan mendapatkan penghargaan dari pemerintah, karena telah mensukseskan program pemerintah, dalam hal ini program K3, dimana Indonesia sedang menuju Gerakan Nasional K3 yang akan dimulai pada tahun 2015 nanti.
    http://ak3u.blogspot.co.id/2013/01/manfaat-pelatihan-ahli-k3-umum.html

    APA ITU K3 UMUM

    Keselamatan dan Kesehatan Kerja

    Hakikatnya, setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”). Demikian yang disebut dalam  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”).[1]

     

    Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal, diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Upaya keselamatan dan kesehatan kerja dimaksudkan untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan para pekerja/buruh dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan, dan rehabilitasi.[2]

    Pada dasarnya ketentuan keselamatan kerja berlaku dalam tempat kerja di mana:[3]

    1. dibuat, dicoba, dipakai atau dipergunakan mesin, pesawat, alat perkakas, peralatan atau instalasi yang berbahaya atau dapat menimbulkan kecelakaan, kebakaran atau peledakan;
    2. terdapat atau menyebar suhu, kelembaban, debu, kotoran, api, asap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara atau getaran;
    3. dibangkitkan, diubah, dikumpulkan, disimpan, dibagi-bagikan atau disalurkan listrik, gas, minyak atau air;
    4. dilakukan usaha: pertanian, perkebunan, pembukaan hutan, pengerjaan hutan, pengolahan kayu atau hasil hutan lainnya, peternakan, perikanan dan lapangan kesehatan;
    5. dilakukan usaha pertambangan dan pengolahan : emas, perak, logam atau bijih logam lainnya, batu-batuan, gas, minyak atau mineral lainnya, baik di permukaan atau di dalam bumi, maupun di dasar perairan; dilakukan pengangkutan barang, binatang atau manusia, baik di daratan, melalui terowongan, di permukaan air, dalam air maupun di udara;
    6. dikerjakan bongkar-muat barang muatan di kapal, perahu, dermaga, dok, stasiun atau gudang;
    7. dilakukan penyelaman, pengambilan benda dan pekerjaan lain di dalam air;
    8. dilakukan pekerjaan dalam ketinggian di atas permukaan tanah atau perairan;
    9. dilakukan pekerjaan di bawah tekanan udara atau suhu yang tinggi atau rendah;
    10. dilakukan pekerjaan yang mengandung bahaya tertimbun tanah, kejatuhan, terkena pelantingan benda, terjatuh atau terperosok, hanyut atau terpelanting;
    11. dilakukan pekerjaan dalam tangki, sumur atau lobang;
    12. terdapat atau menyebar suhu, kelembaban, debu, kotoran, api, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara atau getaran;
    13. dilakukan pembuangan atau pemusnahan sampah atau limbah;
    14. dilakukan pemancaran, penyiaran atau penerimaan radio, radar, televisi atau telepon;
    15. dilakukan pendidikan, pembinaan, percobaan, penyelidikan atau riset (penelitian) yang menggunakan alat teknis;
    16. dibangkitkan, diubah, dikumpulkan, disimpan, dibagi-bagikan atau disalurkan listrik, gas, minyak atau air;
    17. diputar film, dipertunjukkan sandiwara atau diselenggarakan rekreasi lainnya yang memakai peralatan, instalasi listrik atau mekanik.

    Aturan K3 secara khusus juga dapat kita lihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“PP 50/2012”).

    Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”)  adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.[4]

    Jadi, menjawab pertanyaan Anda, berdasarkan ketentuan kriteria tempat kerja yang wajib menerapkan K3 di atas,  jika sebuah perusahaan tidak masuk kriteria tersebut, maka perusahaan tidak wajib memberlakukan K3.

    Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam artikel Apakah Semua Perusahaan Wajib Memberlakukan K3?.

    Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja

    Soal pernyataan Anda tentang Ahli K3 umum, perlu diketahui bahwa peraturan menyebutnya dengan istilah Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

    Ahli Keselamatan Kerja ialah tenaga teknis berkeahlian khusus dari luar Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja untuk mengawasi ditaatinyaUndang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (“UU 1/1970”).[5]

    Ahli keselamatan kerja bersama para pegawai pengawas ditugaskan menjalankan pengawasan langsung terhadap ditaatinya UU 1/1970 dan membantu pelaksanaannya.[6]

    Lebih khusus lagi, Ahli K3 diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.02/MEN/1992 Tahun 1992 tentang Tata Cara Penunjukan Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“Permenaker 02/1992”).

    Menteri Tenaga Kerja atau Pejabat yang ditunjuk berwenang menunjuk Ahli K3 pada tempat kerja dengan kriteria tertentu dan pada perusahaan yang memberikan jasa di bidang keselamatan dan kesehatan kerja.[7]

    Kriteria tertentu tersebut adalah:[8]

    1. Suatu tempat kerja dimana pengurus mempekerjakan tenaga kerja lebih dari 100 orang;
    2. Suatu tempat kerja dimana pengurus mempekerjakan tenaga kerja kurang dari 100 orang akan tetapi menggunakan bahan, proses, alat dan atau instalasi yang besar risiko bahaya terhadap keselamatan dan kesehatan kerja.

    Untuk dapat ditunjuk sebagai ahli keselamatan dan kesehatan kerja harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:[9]

    Berpendidikan Sarjana, Sarjana muda atau sederajat dengan ketentuan sebagai berikut:

    1. Sarjana dengan pengalaman kerja sesuai dengan bidang keahliannya sekurang-kurangnya 2 tahun;
    2. Sarjana Muda atau sederajat dengan pengalaman kerja sesuai dengan bidang keahliannya sekurang-kurangnya 4 tahun:
    3. Berbadan sehat;
    4. Berkelakuan baik;
    5. Bekerja penuh di instansi yang bersangkutan;
    6. Lulus seleksi dari Tim Penilai.

    Ahli keselamatan dan kesehatan kerja berkewajiban:[10]

    1. Membantu mengawasi pelaksanaan peraturan perundangan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan bidang yang ditentukan dalam keputusan penunjukannya;
    2. Memberikan laporan kepada Menteri Tenaga Kerja atau Pejabat yang ditunjuk mengenai hasil pelaksanaan tugas dengan ketentuan sebagai berikut
    1. Untuk ahli keselamatan dan kesehatan kerja ditempat kerja satu kali dalam 3 (tiga) bulan, kecuali ditentukan lain;
    2. Untuk ahli keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan yang memberikan jasa dibidang keselamatan dan kesehatan kerja setiap saat setelah selesai melakukan kegiatannya;
    1. Merahasiakan segala keterangan tentang rahasia perusahaan/instansi yang didapat berhubung dengan jabatannya.

    Jadi, ahli K3 ditunjuk bagi tempat kerja dengan kriteria tertentu dan pada perusahaan yang memberikan jasa di bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Jika tidak masuk kriteria tersebut, maka perusahaan tidak wajib mempunyai Ahli K3. Artinya, tidak semua perusahaan diwajibkan memiliki Ahli K3.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar hukum:

    1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
    2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
    3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
    4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.02/MEN/1992 Tahun 1992 tentang Tata Cara Penunjukan Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

    [1] Pasal 86 ayat (1) huruf a UU Ketenagakerjaan

    [2] Penjelasan Pasal 86 ayat (2) UU Ketenagakerjaan

    [3] Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (“UU 1/1970”)

    [4] Pasal 1 angka 2 PP 50/2012

    [5] Pasal 1 ayat (6) UU 1/1970 dan Pasal 1 huruf a Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.02/MEN/1992 Tahun 1992 tentang Tata Cara Penunjukan Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“Permenaker 02/1992”)

    [6] Pasal 5 ayat (1) UU 1/1970

    [7] Pasal 2 ayat (1) Permenaker 02/1992

    [8] Pasal 2 ayat  (2) Permenaker 02/1992

    [9] Pasal 3 Permenaker 02/1992

    [10] Pasal 9 ayat (1) Permenaker 02/1992http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5863767e6f22f/syarat-menjadi-ahli-keselamatan-dan-kesehatan-kerja-k3-pada-perusahaan

    AHLI K3 UMUM

    Keselamatan dan kesehatan Kerja (K3) telah menjadi isu penting, tidak hanya dalam skala nasional, tetapi juga dalam skala internasional. Setiap perusahaan diwajibkan untuk menerapkan persyaratan K3. K3 tidak lagi hanya milik perusahaan dibidang minyak dan gas, pertambangan, proyek konstruksi dan manufaktur, tetapi sudah merambah kesemua jenis perusahaan. Profesi dibidang K3, menjadi suatu profesi yang menjanjikan hingga beberapa puluh tahun kedepan. Namun demikian, pengetahuan dibidang K3, tidaklah wajib hanya bagi karyawan bidang K3, tetapi wajib bagi seluruh karyawan.

    Sertifikasi dan penunjukkan sebagai ahli K3 Umum, merupakan program pemerintah untuk mengurangi kecelakaan dan penyakit didunia kerja, sehingga dapat meningkatkan kemanan bekerja, profit dan image positif bagi perusahaan.

    Permenaker no. 2 tahun 1992 telah mengatur mengenai tata cara penunjukkan Ahli K3 Umum. Setiap perusahaan yang memiliki karyawan 100 orang atau lebih, atau memiliki resiko pekerjaan yang tinggi, wajib memiliki P2K3 dan juga minimal seorang Ahli K3 Umum. “Ahli K3 adalah tenaga kerja teknik berkeahlian khusus dari luar Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja untuk Mengawasi ditaatinya UU Keselamatan Kerja”. Ahli K3 umum adalah kepanjangan tangan dari pemerintah dalam mengawasi pekerjaan ditempat kerjanya, agar sesuai dengan persyaratan perundang undangan yang telah ditetapkan pemerintah, sehingga dapat mengurangi resiko dan insiden, baik itu kecelakaan maupun penyakit akibat kerja. Setelah lulus dari sertifikasi ini individu akan memiliki wewenang yang telah diakui secara legal untuk menjadi Ahli K3 di tempat kerjanya.

    Dalam 1 tahun terakhir, PT. Duta Selaras Solusindo telah menyelenggarakan Pembinaan Calon Ahli K3 Umum Sertifikasi Kemnaker RI di 5 kota besar yaitu Jakarta, Depok, Yogyakarta, Solo, Padang dan akan terus berkembang di berbagai kota di Indonesia. Dalam 1 tahun terakhir DSS telah menyelenggarakan 31 Batch Pembinaan Ahli K3 Umum Sertifikasi KEMNAKER RI dan telah meluluskan 906 orang Ahli K3 Umum. Sebagian diantara peserta pembinaan merupakan freshgraduate/mahasiswa tingkat akhir dan sebagian lainnya merupakan individu yang telah memiliki pengalaman kerja.

    Manfaat dari sertifikasi Ahli K3 Umum telah dirasakan oleh alumni kami dalam mendapatkan pekerjaan pertamanya – seperti yang kita ketahui bahwa meningkatkan kompetensi diri merupakan salah satu cara untuk meningkatkan daya jual individu dalam mendapatkan pekerjaan. Kenapa?

    Memiliki tenaga Ahli yang telah tersertifikasi Ahli K3 Umum merupakan kewajiban dari perusahaan, dimana perusahaan yang tidak memiliki Ahli K3 wajib untuk men-training perwakilan karyawannya untuk mendapatkan sertifikasi ini. Selain biaya investasi yang tidak cukup murah, resiko kehilangan karyawan (karena resign) juga menjadi pertimbangan perusahaan dalam mengeluarkan biaya untuk sertifikasi ini – sehingga dalam proses recruitment, dengan kompetensi yang sama namun memiliki perbedaan dalam hal sertifikasi, akan lebih menuntungkan jika perusahaan merekrut individu yang telah tersertifikasi Ahli K3 Umum.

    Manfaat lainnya yang dapat diperoleh oleh individu yang telah memiliki pengalaman kerja sebelumnya adalah dalam menunjang promosi jabatan di perusahaan sebelumnya atau modal untuk mencari pengalaman yang lebih luas dengan jabatan yang berbeda di perusahaan baru.

    Jelas bahwa, mengikuti program pembinaan Ahli K3 Umum merupakan investasi bagi setiap individu baik yang telah menjadi bagian dari Praktisi K3 (HSE Profesional) maupun bagi individu yang ingin menjadi bagian dari keluarga K3. Salah satu slogan yang sering kita dengar adalah “Safety is Everyone Responsibility” atau “Keselamatan merupakan tanggungjawab semua orang”. Slogan ini mengingatkan kita bahwa K3 merupakan kebutuhan semua orang sehingga tercapailah tujuan “Mulailah pekerjaan dengan semangat dan pulang dengan selamat”

    PT. Duta Selaras Solusindo merupakan perusahaan konsultan di bidang K3. Kami melakukan pelatihan K3 baik untuk perusahaan, instansi pemerintahan, maupun perorangan. Sepenuh hati kami akan memberikan jasa pelatihan dan konsultasi terbaik guna mejadi mitra terpercaya bagi para klien kami.

    Kami terus berinovasi dan terus bertumbuh untuk menjadi perusahaan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi di tingkat nasional maupun internasional. Dengan berorientasi pelanggan, diharapkan para klien akan merasa puas dan akan mempercayai kami sebagai perusahaan jasa konsultan K3 terbaik.

    Program pembinaan dan penjagaan alumni selalu kami upayakan baik dalam kegiatan konsultasi, sharing alumni, sharing info loker, dan diskusi mengenai berita-berita K3 lainnya. Melalui ikatan alumni yang kuat, kami berupaya untuk memaksimalkan potensi setiap alumni yang berasal dari beragam background pendidikan maupun pengalaman kerja.

    Ingin menjadi bagian dari keluarga kami?

    • 1
    • 2